Saat ini Amerika Serikat memiliki 39.000 orang prajurit yang bertugas di Irak.
Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menegaskan pemerintahannya akan menarik seluruh pasukan AS di Irak pada akhir tahun 2011.
Keputusan penarikan mundur ini dikeluarkan sembilan tahun setelah invasi Amerika ke Irak di bawah pemerintahan Presiden George W Bush.
Pernyataan ini disampaikan Obama di Gedung Putih usai melakukan pembicaraan jarak jauh dengan Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki.
"Pasukan Amerika Serikat meninggalkan Irak dengan kepala tegak. Itulah cara Amerika mengakhiri misi militernya di Irak," kata Obama.
Meski menarik mundur pasukannya, Obama tetap mengharapkan kerja sama jangka panjang yang kuat dari pemerintah Irak.
"Amerika Serikat dan Irak sudah menyepakati cara-cara untuk melangkan ke depan," lanjut Obama.
Saat ini Amerika Serikat masih memiliki sekitar 39.000 prajurit di Irak, menurun drastis dari jumlah 165.000 personil pada 2008.
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan sebanyak 4.408 prajurit AS tewas di Irak sejak Maret 2003.
Perdebatan
"Pasukan Amerika Serikat meninggalkan Irak dengan kepala tegak. Itulah cara Amerika mengakhiri misi militernya di Irak."
Barack Obama
Rencana penarikan mundur seluruh pasukan AS di Irak sudah diumumkan sejak 2010. Bahkan tenggat penarikan mundur secara total pada 2011 sudah dirancang di masa pemerintahan Presiden Bush.
Namun demikian rencana penarikan mundur ini tetap menimbulkan perdebatan yang tak berkesudahan.
Pemerintah Irak masih menginginkan 5.000 personil militer AS berada di Irak untuk melatih militer negeri itu. Namun, pemerintah Irak tidak akan memberikan imunitas hukum untuk para pelatih itu.
Syarat inilah yang tak disetujui Pentagon yang menginginkan perlindungan dan imunitas hukum bagi seluruh personil militer AS di luar negeri.
"Jika tidak ada kesepakatan soal imunitas maka tak ada kesepakatan soal jumlah (personil militer AS)," kata juru bicara pemerintah Irak, Ali al-Dabbagh belum lama ini.
Sebagian besar warga Irak menganggap persoalan militer AS ini adalah masalah sensitif akibat banyaknya warga sipil yang tewas sejak invasi atas Irak dilakukan.
Sejauh ini, pencabutan imunitas hukum sudah dilakukan untuk perusahaan-perusahaan keamanan swasta yang banyak beroperasi di Irak.
Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menegaskan pemerintahannya akan menarik seluruh pasukan AS di Irak pada akhir tahun 2011.
Keputusan penarikan mundur ini dikeluarkan sembilan tahun setelah invasi Amerika ke Irak di bawah pemerintahan Presiden George W Bush.
Pernyataan ini disampaikan Obama di Gedung Putih usai melakukan pembicaraan jarak jauh dengan Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki.
"Pasukan Amerika Serikat meninggalkan Irak dengan kepala tegak. Itulah cara Amerika mengakhiri misi militernya di Irak," kata Obama.
Meski menarik mundur pasukannya, Obama tetap mengharapkan kerja sama jangka panjang yang kuat dari pemerintah Irak.
"Amerika Serikat dan Irak sudah menyepakati cara-cara untuk melangkan ke depan," lanjut Obama.
Saat ini Amerika Serikat masih memiliki sekitar 39.000 prajurit di Irak, menurun drastis dari jumlah 165.000 personil pada 2008.
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan sebanyak 4.408 prajurit AS tewas di Irak sejak Maret 2003.
Perdebatan
"Pasukan Amerika Serikat meninggalkan Irak dengan kepala tegak. Itulah cara Amerika mengakhiri misi militernya di Irak."
Barack Obama
Rencana penarikan mundur seluruh pasukan AS di Irak sudah diumumkan sejak 2010. Bahkan tenggat penarikan mundur secara total pada 2011 sudah dirancang di masa pemerintahan Presiden Bush.
Namun demikian rencana penarikan mundur ini tetap menimbulkan perdebatan yang tak berkesudahan.
Pemerintah Irak masih menginginkan 5.000 personil militer AS berada di Irak untuk melatih militer negeri itu. Namun, pemerintah Irak tidak akan memberikan imunitas hukum untuk para pelatih itu.
Syarat inilah yang tak disetujui Pentagon yang menginginkan perlindungan dan imunitas hukum bagi seluruh personil militer AS di luar negeri.
"Jika tidak ada kesepakatan soal imunitas maka tak ada kesepakatan soal jumlah (personil militer AS)," kata juru bicara pemerintah Irak, Ali al-Dabbagh belum lama ini.
Sebagian besar warga Irak menganggap persoalan militer AS ini adalah masalah sensitif akibat banyaknya warga sipil yang tewas sejak invasi atas Irak dilakukan.
Sejauh ini, pencabutan imunitas hukum sudah dilakukan untuk perusahaan-perusahaan keamanan swasta yang banyak beroperasi di Irak.